putusan3.mahkamahagung.go.id Open in urlscan Pro
103.16.79.91  Public Scan

Form analysis
1 forms found in the DOM

GET search

<form id="widget-subscribe-form1" action="search" role="form" method="get" class="nobottommargin" novalidate="novalidate">
  <div class="input-group input-group-md divcenter" style="max-width:400px;">
    <div class="input-group-prepend">
      <div class="input-group-text"><i class="icon-search"></i></div>
    </div>
    <input type="text" name="q" id="search" autocomplete="off" class="form-control not-dark required" placeholder="Kata Kunci">
    <div class="input-group-append">
      <button class="btn btn-secondary" type="submit">Cari</button>
    </div>
  </div>
</form>

Text Content

 * Beranda
 * Pencarian
 * Direktori
    * Klasifikasi
      * SEMUA
      * Pidana Militer
      * Perdata Khusus
      * Perdata Agama
      * Pidana Khusus
      * Paten
      * Sengketa Kewenangan Mengadili
      * Perdata
      * Pajak
      * TUN
      * Pidana Umum
   
    * Putus
      * 2023
      * 2022
      * 2021
      * 2020
      * 2019
      * Selengkapnya
   
    * Register
      * 2023
      * 2022
      * 2021
      * 2020
      * 2019
      * Selengkapnya
   
    * Upload
      * 2023
      * 2022
      * 2021
      * 2020
      * 2019
      * Selengkapnya
   
    * Putusan Penting
    * Kompilasi Kaidah Hukum
    * Restatement
    * Rumusan Kamar
    * Rumusan Rakernas
    * Yurisprudensi

 * Pengadilan
   * SEMUA
   * Mahkamah Agung
   * Peradilan Umum
   * Peradilan Agama
   * Peradilan Militer
   * Peradilan Tata Usaha Negara
   * Pengadilan Pajak
 * Peraturan
 * Tentang
   * Petunjuk
   * RSS


MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA


DIREKTORI PUTUSAN



PUBLIKASI DOKUMEN ELEKTRONIK PUTUSAN SELURUH PENGADILAN DI INDONESIA


Cari

PANDUAN


Mahkamah Agung Republik Indonesia
8,284,373

PUTUSAN KESELURUHAN


42,879

PUTUSAN BULAN INI


90,175

PUTUSAN BULAN LALU


296,346

PUTUSAN 3 BULAN TERAKHIR


501

PERATURAN PERUNDANGAN

205

KOMPILASI KAIDAH HUKUM

368

RUMUSAN KAMAR

9

RESTATEMENT

26

RUMUSAN RAKERNAS

DIREKTORI

Semua Direktori

Perdata Agama 5833613

Perdata 880977

Pidana Umum 839293

Pidana Khusus 575892

TUN 75350

Perdata Khusus 43091

Pidana Militer 28012

Pajak 10079

Sengketa Kewenangan Mengadili 6

PERADILAN

Mahkamah Agung 203175

Peradilan Umum 2150588

Peradilan Agama 5852599

Peradilan Militer 30533

Peradilan Tata Usaha Negara 39050

Pengadilan Pajak 26697

TAHUN

Putus Register Upload

2023 724906  


2022 846526  


2021 885283  


2020 915821  


2019 908575  


selengkapnya 

2023 667083  


2022 830952  


2021 858814  


2020 885565  


2019 867941  


selengkapnya 

2023 779408  


2022 896675  


2021 979916  


2020 1165260  


2019 1606623  


selengkapnya 



PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

 * Putusan
 * Peraturan
 * Kaidah
 * Rumusan
 * Restatement
 * Putusan Penting
 * Yurisprudensi
 * Rakernas

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Register : 04-12-2005 — Putus : 04-01-2006 — Upload : 16-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1688 K/PDT/2003

Tanggal 4 Januari 2006 — NEGARA R.I. cq. PEMERINTAH R.I cq. BADAN PENYEHATAN
PERBANKAN NASIONAL (BPPN) vs PT. BANK CENTRIS INTERNASIONAL, dkk
23 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 15-08-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1737 K/PDT/2023

Tanggal 15 Agustus 2023 — NUHRI SUKARDI VS PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
JATENG, DKK
20 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 15-08-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1734 K/PDT/2023

Tanggal 15 Agustus 2023 — MICHAEL WILHELM JANSZ VS DESAK NYOMAN PUTRIWIARI
14 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-08-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1922 K/PDT/2023

Tanggal 24 Agustus 2023 — TIEN KRISEN, DKK VS PT SMART MULTI FINANCE CABANG
KOTAMOBAGU,DKK
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-08-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1710 K/PDT/2023

Tanggal 24 Agustus 2023 — ELWIN ROY PATTIASINA, S.E. VS HANNY EDWIN RUSSEL
16 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-08-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1921 K/PDT/2023

Tanggal 24 Agustus 2023 — CHANDRA GUNAWAN, DKK VS ASKIN HALIM, DKK
17 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-08-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1695 K/PDT/2023

Tanggal 24 Agustus 2023 — ALFRETS FERY KEINTJEM VSWALIKOTA MANADO cq PERUSAHAAN
DAERAH (PD) PASAR KOTA MANADO
15 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-08-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1694 K/PDT/2023

Tanggal 24 Agustus 2023 — SUWIRMAN, DKK VS ROSWITA, DKK
13 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-08-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1918 K/PDT/2023

Tanggal 24 Agustus 2023 — LA FAANI bin LA TARAPA, DKK VS LA TANJE, DKK
14 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 15-08-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1677 K/PDT/2023

Tanggal 15 Agustus 2023 — BAMBANG WIJAYANTO VS WILLYANTO LIM
17 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 24-08-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1904 K/PDT/2023

Tanggal 24 Agustus 2023 — ADE TEDJO SUKMONO VS MUSLIMAH ZA
15 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 15-08-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1659 K/PDT/2023

Tanggal 15 Agustus 2023 — H. ABDUL HAMID bin H. AMSIR VS PT SUPERWISH PERKASA
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 31-08-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1903 K/PDT/2023

Tanggal 31 Agustus 2023 — NASRUL FAJAR VS KHAMIDAH YUDRIANA,DKK
15 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-07-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1595 K/PDT/2023

Tanggal 27 Juli 2023 — DEWI MAYA disebut juga DEWI MAYA TANJUNG VS WINARTO, DKK
16 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 24-08-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1902 K/PDT/2023

Tanggal 24 Agustus 2023 — DARWINA ALIDINAR, DKK VS Ir. BUDI KAMARSYAH, DKK
14 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 06-07-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1505 K/PDT/2023

Tanggal 6 Juli 2023 — NANANG MUSTAQIM VS HERU TJAHYONO, DKK
15 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-08-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1901 K/PDT/2023

Tanggal 24 Agustus 2023 — ENI RAHMAWATI VS BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk,
Kantor Pusat Cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor CABANG METRO,
DKK
12 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-07-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1504 K/PDT/2023

Tanggal 6 Juli 2023 — PT TJOKRO BERSAUDARA CIKARANGINDO VS PT BSG GASES
12 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-08-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1900 K/PDT/2023

Tanggal 24 Agustus 2023 — HARTANTO SAPUTRAJAYA NYOTO, DKK VS PAUL TANUDJAJA, DKK
14 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-08-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1893 K/PDT/2023

Tanggal 15 Agustus 2023 — AHMAD RAFII VS PT KUTAI REFINERY NUSANTARA
15 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap



SELENGKAPNYA (...)

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 8 Tahun 2022

1730 — 1573
 * Tentang : Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang
   Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA Petunjuk Teknis
Keputusan Ketua MA
Keputusan Ketua MA Nomor 363 Tahun 2022

2811 — 2602
 * Tentang : Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata,
   Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

1303 — 1141
 * Tentang : PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN
   KORBAN

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

1121 — 1064
 * Tentang : PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 3 Tahun 2022

1747 — 2085
 * Tentang : Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 1 Tahun 2022

1120 — 1115
 * Tentang : TENTANG SALINAN TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN
   RESTITUSIDAN KOMPENSASI KEPADA KOREAN TINDAK PIDANA

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 5 Tahun 2022

1092 — 619
 * Tentang : Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan
   Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 7 Tahun 2022

1674 — 5092
 * Tentang : Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
   Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA
Keputusan Ketua MA
Keputusan Ketua MA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022

1563 — 517
 * Tentang : STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 6 Tahun 2022

1154 — 1204
 * Tentang : Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan
   Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022

1124 — 977
 * Tentang : Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang
   Kepaniteraan Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 1985

953 — 995
 * Tentang : Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

957 — 1086
 * Tentang : Kepaniteraan Mahakmah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Lain-lain
Keputusan Ketua MA
Keputusan Ketua MA Nomor 13/KMA/SK/I/2022 Tahun 2022

1452 — 0
 * Tentang : Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Niaga pada Kamar
   Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

2459 — 1382
 * Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
   Informasi Publik

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Surat Kuasa Khusus Presiden
Fatwa Mahkamah Agung
Fatwa Mahkamah Agung Nomor 77/KMA/HK.01/VII/2018 Tahun 2018

2776 — 1920
 * Tentang : Permohonan Fatwa Penandatanganan Surat Kuasa Khusus Presiden dalam
   Perkara Penanganan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Hukum Pidana
Fatwa Mahkamah Agung
Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tahun 2015

3303 — 1709
 * Tentang : Jawaban tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (Pengertian Mantan
   Narapidana)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Tindak Pidana Korupsi
Fatwa Mahkamah Agung
Fatwa Mahkamah Agung Nomor 038/KMA/IV/2009 Tahun 2009

2325 — 1505
 * Tentang : Permohonan Fatwa Hukum (dari Menteri Keuangan terkait perampasan
   harta kekayaan dalam perkara Tipikor dan disetor ke kas negara)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018

2929 — 4618
 * Tentang : Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi
   Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian
   Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 Tahun 2019

2637 — 1193
 * Tentang : Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan
   atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas




SELENGKAPNYA (...)

Kompilasi Kaidah Hukum
Putus : 08-08-2023— Upload : 28-08-2023
Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

384 — 667 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * pembunuhan berencana sambo yoshua hutabarat

Kompilasi Kaidah Hukum
Putus : 27-07-2023— Upload : 09-08-2023
Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2023

401 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * kekhilafan atau kekeliruan

Kompilasi Kaidah Hukum
Putus : 18-07-2023— Upload : 09-08-2023
Putusan Nomor 451 PK/Pdt/2023

310 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * kekhilafan atau kekeliruan

Kompilasi Kaidah Hukum
Putus : 11-07-2023— Upload : 08-08-2023
Putusan Nomor 1877 B/PK/PJK/2023

287 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * PT SARANA PANCAKARYA NUSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Kompilasi Kaidah Hukum
Putus : 22-06-2022— Upload : 08-08-2023
Putusan Nomor 3152 B/PK/PJK/2022

279 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * CHRISTIN MARLIANA

Kompilasi Kaidah Hukum
Putus : 25-05-2023— Upload : 07-08-2023
Putusan Nomor 1528 B/PK/PJK/2023

300 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk

Kompilasi Kaidah Hukum
Register : 02-01-2023 — Putus : 30-03-2023— Upload : 04-07-2023
Putusan Nomor 795 B/PK/PJK/2023

348 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ARMINAREKA PERDANA;;

Kompilasi Kaidah Hukum
Putus : 15-12-2022— Upload : 30-03-2023
Putusan Nomor 5385 B/PK/PJK/2022

636 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * CV DIFA PRATAMA JAYA

Kompilasi Kaidah Hukum
Register : 31-10-2022 — Putus : 16-01-2023— Upload : 30-03-2023
Putusan Nomor 6222 B/PK/PJK/2022

535 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CIKARANG LISTRINDO, TBK

Kompilasi Kaidah Hukum
Putus : 28-02-2023— Upload : 29-03-2023
Putusan Nomor 24 B/PK/PJK/2023

533 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * PT BETON INDOTAMA SURYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Kompilasi Kaidah Hukum
Putus : 01-09-2022— Upload : 13-03-2023
Putusan Nomor 3877 K/Pid.Sus/2022

242 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Kompilasi Kaidah Hukum
Register : 21-10-2022 — Putus : 22-11-2022— Upload : 22-12-2022
Putusan Nomor 596 K/TUN/KI/2022

893 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR VS MISNAWATI BINTI KABUL,
   DK;;

Kompilasi Kaidah Hukum
Putus : 27-05-2021— Upload : 08-11-2022
Putusan Nomor 233 PK/Pdt/2021

1203 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * kekhilafan atau kekeliruan

Kompilasi Kaidah Hukum
Putus : 18-08-2022— Upload : 08-11-2022
Putusan Nomor 3213 K/Pid.Sus/2022

1002 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Kompilasi Kaidah Hukum
Putus : 03-08-2022— Upload : 07-11-2022
Putusan Nomor 2754 K/Pid.Sus/2022

944 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * Narkotika Golongan I

Kompilasi Kaidah Hukum
Putus : 24-08-2022— Upload : 07-11-2022
Putusan Nomor 908 K/Pid/2022

945 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * Penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP)

Kompilasi Kaidah Hukum
Putus : 17-02-2020— Upload : 10-10-2022
Putusan Nomor 148 K/Pid/2020

1041 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * pembunuhan berencana

Kompilasi Kaidah Hukum
Register : 20-06-2022 — Putus : 18-08-2022— Upload : 10-10-2022
Putusan Nomor 3641 B/PK/PJK/2022

985 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * PT. BOROBUDUR OTO MOBIL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Kompilasi Kaidah Hukum
Putus : 24-03-2021— Upload : 19-08-2022
Putusan Nomor 1027 B/PK/PJK/2021

1143 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs. PT AMAN JAYA PERDANA

Kompilasi Kaidah Hukum
Putus : 14-09-2020— Upload : 18-08-2022
Putusan Nomor 398 K/TUN/2020

1181 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * LARANGAN PENERIMAAN SISWA BARU




SELENGKAPNYA (...)

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Pidana
Tambahan Sanksi Pemecatan Penggunaan Surat Telegram Panglima TNI dalam
Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan
Kata Kunci : Sanksi Pemecatan; Penggunaan Surat Telegram Panglima TNi dalam
Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan; Surat Telegram;
PIDANA MILITER/B.2/SEMA 1 2017

1237 — 0
 * Surat Telegram Panglima TNI No. ST/574/2013 tanggal 24 Mei 2013
   tentangPencegahan Penyalahgunaan Narkotika atau Surat Telegram Panglima TNI
   No.STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pelanggaran Kesusilaan,
   bukanmerupakan dasar hukum bagi Judex ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hak Uji Materiil Keabsahan Permohonan
Kata Kunci : Keabsahan Permohonan;
TATA USAHA NEGARA/G.5/SEMA 7 2012

1051 — 0
 * 1. Permohonan Atas Peraturan yang Telah Diajukan Permohonan Pengujian
   SebelumnyaPermohonan HUM yang telah diputus "NO", karena telah lewat waktu,
   apabila diajukan kembali maka harus dinyatakan tidak dapat diterima "NO",
   karena ne bis in idem.2. ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Perdata Materiil Kedewasaan Tentang
Usia Dewasa untuk Melakukan Perbuatan Hukum
Kata Kunci : usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum
PERDATA UMUM/B.1/SEMA 4 2016

3005 — 0
 * Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan
   hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan
   berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks
   perkara yang bersangkutan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Mut'ah, Nafqah Iddah, dan Nafqah
Anak Amar Putusan
Kata Kunci : Mut'ah; Nafqah Iddah; Nafqah anak; nafkah; penambahan nafqah
AGAMA/14/SEMA 3 2015

1286 — 0
 * Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknyadiikuti dengan penambahan 10%
   sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yangditetapkan, di luar biaya
   pendidikan dan kesehatan.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Pelaksanaan Putusan
Eksekusi Hak Tanggungan dan Fiducia Berdasarkan Prinsip Syariah
Kata Kunci : Eksekusi Hak Tanggungan dan Fiducia berdasarkan Prinsip Syariah
PERDATA UMUM/B.8/SEMA 4 2016

812 — 0
 * Pelaksanaan ekseksui hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan
   prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama sedangkan yang selainnya
   merupakan kewenangan peradilan umum.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Penyitaan Penyitaan
terhadap Aset Negara
Kata Kunci : Penyitaan; Aset negara
PIDANA UMUM/A.4/SEMA 3 2015

1568 — 0
 * Dalam hal adapermohonan izin penyitaan terhadap aset negara maka Ketua
   Pengadilan Negeridapat menerbitkan izin penyitaan dalam hal aset negara
   tersebut merupakan alatuntuk melakukan tindak pidana, atau merupakan hasil
   dari tindak pidana ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Mut'ah, Nafqah Iddah, dan Nafqah
Anak Amar Putusan
Kata Kunci : Mut’ah; Nafqah Iddah; Nafqah Anak; nafkah; nafqah madliyah; pasca
perceraian
AGAMA/1/SEMA 1 2017

2543 — 0
 * Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017tentang Pedoman Mengadili
   Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untukmemberi perlindungan hukum
   bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, makapembayaran kewajiban akibat
   perceraian, khususnya ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi
Titik Singgung Korupsi dengan Perbuatan Hukum Lainnya Korupsi dan Perkara
Perdata
Kata Kunci : Korupsi dan perkara perdata
PIDANA KHUSUS/A.6/SEMA 4 2016

1159 — 0
 * Dalam hal terjaditindak pidana/korupsi yang ada kaitannya dengan perkara yang
   sedang diperiksasecara perdata, maka putusan Perdata tidak mengikat sesuai
   ketentuan Pasal 3Perma No. 1 Tahun 1956.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Kewenangan Jaksa
Pengacara Negara
Kata Kunci : jaksa pengacara negara; jaksa kuasa BUMN
PERDATA UMUM/1.g/SEMA 7 2012

1326 — 0
 * Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Persero) karena
   BUMN tersebut berstatus badan hukum Privat (vide Pasal 11 Undang-Undang Nomor
   19 Tahun 2003 tentang BUMN)Catatan:Rumusan kamar ini telah ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Kompetensi Absolut PTUN
Kata Kunci : Kompetensi Absolut PTUN
TATA USAHA NEGARA/C.1/SEMA 4 2016

2497 — 0
 * Pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
   Pemerintahan,kompentensi Peradilan Tata Usaha Negara:a)   Berwenangmengadili
   perkara berupa gugatan dan permohonan.b)  Berwenangmengadili perbuatan
   melanggar hukum oleh ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Gugatan Gugatan
Intervensi Atas Sita Jaminan
Kata Kunci : Gugatan Intervensi atas Sita Jaminan
PERDATA UMUM/16/SEMA 7 2012

1148 — 0
 * Tuntutan Primer dan Subsider dapat dikabulkan secara bersama-sama, dengan
   ketentuan diuraikan dalam posita gugatan, dan harus lebih mencerminkan
   keadilan.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi
Penentuan Kerugian Keuangan Negara Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Nilai Kerugian Keuangan Negara
Kata Kunci : Perubahan SEMA No. 7 Th. 2012; Nilai Kerugian Keuangan Negara
PIDANA/6/SEMA 3 2018

4650 — 0
 * Penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
   1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan
   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012,
   menentukan jika nilai ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama
Kata Kunci : tidak hadir, berturut-turut, tidak dapat diterima
AGAMA/5.A/SEMA 1 2022

386 — 0
 * Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian
   tidakpernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya,
   maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Jinayat Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas
Kata Kunci : Qanun aceh; hukum acara jinayat; putusan bebas; upaya hukum
AGAMA/3.B/SEMA 3 2018

746 — 0
 * Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28Maret 2013 yang
   menyatakan: "frasa 'kecuali terhadap putusanbebas' pada Pasal 244
   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana tidak mempunyai
   kekuatan hukum ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Tentang
Pemeriksaan Perkara Pemeriksaan Perkara Desersi in absensia di Pengadilan
Militer
Kata Kunci : Pemeriksaaan Perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer;
Perkara Desersi In Absensia; Desersi; In Absensia;
PIDANA MILITER/B.5/SEMA 1 2017

831 — 0
 * 1. Pemeriksaan Perkara Desersi In Absensia di Pengadilan MiliterPersidangan
   perkara desersi in absentia perlu ditentukan batas waktupaling lama 5 (lima)
   bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kaliberturut-turut secara sah dan
   patut, setelah ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Perdata Materiil Perkawinan Pencatatan
Perkawinan
Kata Kunci : pencatatan perkawinan
PERDATA UMUM/2.g/SEMA 3 2015

719 — 0
 * Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak
   dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia, maka perkawinan itu
   dianggap tidak pernah ada. 

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Peninjauan Kembali Permohonan
Peninjauan Kembali ke II perkara pajak
Kata Kunci : Permohonan Peninjauan Kembali ke II, pajak, SKPKBT, litis finiri
oportet
TATA USAHA NEGARA/5/SEMA 2 2019

774 — 0
 * Permohonan Peninjauan Kembali II dalamperkara pajak A. Permohonan Peninjauan
   Kembali II dalamperkara pajak, seperti halnya dalam perkara yang lain tidak
   dapat dibenarkan. Permohonanpeninjauan kembali II dengan jelas dilarang oleh
   Pasal 89 ayat ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Narkotika
Penjatuhan Hukuman Terhadap Penyalahguna dimana Pasal Penyalahguna Tidak
Didakwakan
Kata Kunci : Pengaturan penjatuhan pidana; Pasal penyalahguna tidak didakwakan
PIDANA KHUSUS/A.2.a/SEMA 1 2017

3019 — 0
 * A. Dalam hal penuntut umum tidakmendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang
   No. 35 Tahun 2012 tentangNarkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di
   persidangan ternyata terdakwaterbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika
   Golongan I bagi dirinya ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Eksepsi dan Putusan Sela
Putusan Sela atas Eksepsi Kewenangan Mengadili
Kata Kunci : Putusan Sela
PERDATA UMUM/16.1/SEMA 7 2012

1864 — 0
 * Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang tidak diputus terlebih dahulu
   dengan Putusan Sela maka putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan karena
   salah menerapkan huku acara (Pasal 136 HIR)

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Kewarisan Pembagian Harta Warisan Pembagian
Harta Warisan dalam Bentuk Harta Produktif
Kata Kunci : pembagian harta warisan; harta produktif; hukum faraidh; azas
ijbari
AGAMA/19/SEMA 7 2012

1234 — 0
 * Bolehkah pembagian harta warisan menyimpangi ketentuanhukum faraidh? Harta
   warisan semula yang ditinggalkan oleh pewaris adalah hanyasebuah pabrik
   (harta produktif), harta tersebut tidak dibagi dan setelah berkembangharta
   waris tersebut menjadi ... [Selengkapnya]




SELENGKAPNYA (...)

Restatement Klausula Baku
Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting
(Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti);
Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri
Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku

4467 — 3372
 * Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang
   dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir
   sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam
   pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]

Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama
(Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak
Pidana Korupsi

4662 — 10875
 * Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan
   perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi,
   yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana
   korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]

Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)

4014 — 31538
 * 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum,
   kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan
   kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai
   patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]

Restatement Eksekusi Gadai Saham
Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;
Eksekusi Gadai Saham

4093 — 7027
 * Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan
   Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait
   lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait
   dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]

Restatement Kebatalan Perjanjian
Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;
Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian

4742 — 21783
 * Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep
   dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor
   kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1.    kebatalan
   ... [Selengkapnya]

Restatement Cessie
Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;
Cessie

4313 — 13660
 * Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1.
   pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa 
   menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh
   yang bukan berupa ... [Selengkapnya]

Restatement Grosse Akta
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta

3288 — 4447
 * Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement
   adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai
   judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah
   putusan pengadilan ... [Selengkapnya]

Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup
Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik
(Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten
Peneliti);
Bukti Permulaan yang Cukup

4321 — 3251
 * Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti
   permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya
   buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang
   harus dimiliki ... [Selengkapnya]

Restatement Keadaan Memaksa
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian
yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)

5271 — 27334
 * adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian



Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-06-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 08-09-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2023

Tanggal 29 Agustus 2023 — PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM).,
DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;;
522 — 2573 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 16-05-2023 — Upload : 04-09-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 16 Mei 2023 — HENRY SURYA
447 — 837 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 31-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/Pid.Sus/2023

NANANG WIDYA CAHYANTO
898 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021

Tanggal 16 September 2021 — MUHAMMAD NASIR, S.PT. bin MUHAMMAD YATIM
903 — 894 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — JENDERAL TNI (PURN) Dr. H. MOELDOKO, M.Si., DK VS 1.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. H. AGUS HARIMURTI
YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A., DK
846 — 589 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — AJRIN DUWILA, DK VS : 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD);
489 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 02-06-2022 — Upload : 13-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pid/2022

Tanggal 2 Juni 2022 — CHARLES SIBARANI
1979 — 1608 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 16-09-2021 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021

Tanggal 16 September 2021 — MEDIANTO TUNGGAL ATMADJA alias ASENG anak dari ANWAR
TUNGGAL ATMADJA
1574 — 1009 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-04-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Tanggal 25 April 2022 — PT TIARA KENCANA VS LIE MOOA LAN
442 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-02-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 20-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2022

Tanggal 14 April 2022 — YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI) dalam hal ini
diwakili oleh Ketua Umum AHMAD HIMAWAN VS PRESIDEN RI;
4428 — 91695 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak
Putus : 10-05-2017 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/Pid.Sus/2017

Tanggal 10 Mei 2017 —
2116 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unpublish
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 28-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2021

Tanggal 9 September 2021 — YUDI PURNOMO, DK VS KETUA KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI;
2460 — 2038 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 27-08-2019 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 27 Agustus 2019 — PATRIALIS AKBAR
4285 — 3279 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-04-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 15 April 2019 — GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum;
3607 — 1879 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * Abstrak : Putusan ini merupakan putusan di tingkat kasasi dari perkara yang
   diadili di Pengadilan Negeri Surabaya dan diubah di Pengadilan Tinggi
   Surabaya dengan meniadakan pidana denda. Terdakwa adalah pejabat pada Dinas
   Pendidikan yang berposisi sebagai ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 29 Juli 2019 — Zonial Pajri, SH bin Jak Umar, Dk
3411 — 1518 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 29 Juli 2019 — MASRIAL bin SAHYUN
3392 — 1793 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi
   dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit. Dalam pelaksanaan
   kegiatan, ternyata terdapat perbedaan spesifikasi teknis dan merek dalam
   belanja alat-alat kesehatan ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-07-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 15 Juli 2019 — Drs.MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS
4187 — 2798 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * Abstrak : Perkara ini merupakan upaya peninjauan Kembali terhadap putusan
   Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
   Pengadilan Negeri Palembang. Majelis Hakim pada PN Palembang menjatuhkan
   putusan bebas kepada Terdakwa ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 02-12-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 2 Desember 2019 — IDRUS MARHAM
4022 — 3148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 14-08-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 14 Agustus 2019 — AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.;
3089 — 1337 — Berkekuatan Hukum Tetap
 * Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dan dituntut bertanggungjawab
   atas tindak pidana korupsi yang dilakukan anak buahnya. Terdakwa sebagai
   Kepala Distrik Biak Kota merupakan penanggung jawab pembagian dan penyaluran
   Raskin agar tepat sasaran kepada ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Putus : 24-09-2019 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 24 September 2019 — IRMAN GUSMAN, SE., MBA;
4319 — 3350 — Berkekuatan Hukum Tetap



SELENGKAPNYA (...)

Yurisprudensi Tata Usaha Negara Kepegawian Pemberhentian Pegawai
Kata Kunci : pilihan hukum; kaidah hukum substantif; kaidah hukum formal
2/Yur/TUN/2018

4841 — 0
 * Dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang telah jelas melalui
   putusanpengadilan perdata, pengadilan pidana maupun putusan pengadilan tata
   usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun kemudianapabila
   terjadi ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Tata Usaha Negara Pajak Pajak Kendaraan Alat Berat
Kata Kunci : kontrak karya; pajak kendaraan alat berat
3/Yur/TUN/2018

3051 — 0
 * Ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya merupakan Lex Specialis
   dariketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yurisprudensi Hukum Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Kata Kunci : pengadaan barang dan jasa; PABN, APBD, pencairan pembayaran proyek;
proyek yang belum selesai;
1/Yur/Kor/2018

4111 — 0
 * Pembayaran proyeksebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara
   dan tidak memenuhiunsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, apabila
   terpenuhisyarat-syarat:1) Terdapat keadaanyang memaksa sehingga pekerjaan
   tersebut ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus
Kata Kunci : Banding Arbitrase; Persyaratan Formil; Hukum Acara Perdata; Banding
Arbitrase; Arbitrase Nasional;
1/Yur/Arbt/2018

4360 — 0
 * Putusanpengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase
   nasionaltidak dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung.
   Permohonan banding keMahkamah Agung atas putusan pengadilan negeri yang
   menolakpermohonan ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Tanah Hak MIlik Atas Tanah
Kata Kunci : Sertifikat Ganda; Kewajiban menarik kantor pertanahan sebagai turut
tergugat;
5/Yur/Pdt/2018

8529 — 0
 * Jika terdapat sertifikat ganda atas tanahyang sama, dimana keduanya sama-sama
   otentik maka bukti hak yang paling kuat adalahsertifikat hak yang terbit
   lebih dahulu.

Yurisprudensi Hukum Pidana Pembunuhan Unsur Kesengajaan
Kata Kunci : Niat Menghilangkan Nyawa; Kesengajaan; organ vital;
1/Yur/Pid/2018

4917 — 0
 * Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhiapabila pelaku menyerang
   korban dengan alat,seperti senjata tajam dan senjata api,di bagian tubuh yang
   terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut,dan kepala.

Yurisprudensi Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Perjanjian
Kata Kunci : Pembatalan Perjanjian Sepihak; Perbuatan Melawan Hukum;
4/Yur/Pdt/2018

8749 — 0
 * Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Yurisprudensi Hukum Perdata Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan Syariah
Kata Kunci : Murabahah, wanprestasi, eksekusi, hak tanggungan
3/Yur/Ag/2018

4366 — 0
 * Pelaksanaaneksekusi terhadap hak tanggungan syariah oleh kreditur yang
   dilakukan sebelumjatuh tempo perjanjian berakhir dapat dibenarkan.
   Pelaksanaan eksekusi tersebutbukanlah perbuatan melawan hukum bila debitur
   ternyata telah ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Waris Tuntutan pengembalian harta warisan
Kata Kunci : Subyek Penggugat; Gugatan dan Pihak-pihak yang berperkara;
2/Yur/Pdt/2018

8882 — 0
 * Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga
   kepadapara ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukanoleh semua
   ahli waris.

Yurisprudensi Waris Ahli Waris Pengganti
Kata Kunci : Cucu; Ahli Waris Pengganti
2/Yur/Ag/2018

5068 — 0
 * Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuandari
   pewaris menjadi ahli waris pengganti.

Yurisprudensi Waris Waris Adat
Kata Kunci : Adat patrilinieal; hak waris perempuan; kesetaraan gender
3/Yur/Pdt/2018

7853 — 0
 * Atasdasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai
   hakatas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum
   (legal standing) untuk mengajukan gugatanuntuk memperoleh warisan dan
   mendapatkan warisan ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Putusan
Kata Kunci : Petitum; gugatan dalam mata uang asing; konversi mata uang;
1/Yur/Pdt/2018

5153 — 4242
 * Petitum untuk membayar sejumlahuang dalam mata uang asing harus memuat
   perintah Tergugat untuk melakukankonversi ke dalam mata uang rupiah sesuai
   kurs tengah Bank Indonesia pada saatpembayaran dilakukan.

Yurisprudensi Tata Usaha Negara Pembatalan Sertifikat Perlindungan Hukum
Kata Kunci : kekeliruan putusan; Keputusan Tata Usaha Negara; Cara yang sah;
iktikad baik
1/Yur/TUN/2018

4803 — 0
 * Perbaikanterhadap keputusan tata usaha negara yang keliru oleh pejabat tata
   usaha negarasebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pejabat
   tersebut, tidak bolehmerugikan kepentingan pihaklain yang memperoleh
   keputusan dengan cara yang sah ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Pidana Penipuan
Kata Kunci : Perjanjian; Wanprestasi; Itikad baik; itikad buruk
4/Yur/Pid/2018

7998 — 0
 * Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara
   sah bukanpenipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah
   keperdataan,kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad
   buruk/tidak baik.

Yurisprudensi Waris WasiatWajibah
Kata Kunci : pihak-pihak yang dapat menerima wasiat wajibah; anak tiri;
perbedaan agama;
1/Yur/Ag/2018

6901 — 0
 * Wasiat Wajibah dapat diberikantidak hanya kepada anak angkat sebagaimana
   diatur dalam Pasal 209 KHI namunjuga dapat diberikan kepadaahli waris yang
   tidak beragama islam.

Yurisprudensi Hukum Pidana Penadahan
Kata Kunci : pembelian dengan harga yang tidk wajar; unsur kesengajaan
2/Yur/Pid/2018

7213 — 0
 * Barang yangdibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga
   bahwa barangtersebut diperoleh dari kejahatan

Yurisprudensi Hukum Pidana Penipuan
Kata Kunci : iktikad buruk; cek kosong
5/Yur/Pid/2018

5892 — 0
 * Membayar sesuatu dengan cek/bilyet giro yangtidak ada/tidak cukup dananya
   untuk membayar, dapat dikualifisir sebagaipenipuan

Yurisprudensi Hukum Pidana Penadahan Kesengajaan
Kata Kunci : Pembelian kendaraan tanpa surat; unsur yang diketahuinya atau
sepatutnya harus diduga; unsur kesengajaan;
3/Yur/Pid/2018

4656 — 0
 * Apabilaseseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat
   kendaraanyang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut
   berasaldari kejahatan.

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan
Hubungan Kerja
Kata Kunci : Penghitungan Upah Proses
1/Yur/PHI/2018

5398 — 0
 * Upah proses dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah
   selama-lamanya 6 bulan,sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor
   3 Tahun 2015.

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Perlindungan Konsumen Perjanjian Pembiayaan
Konsumen
Kata Kunci : Hak Tanggungan; Fidusia; Kewenangan BPSK;Perjanjian Kredit
1/Yur/Perkons/2018

4339 — 0
 * Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak
   tanggunganmaupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen sehingga
   bukan kewenanganBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen.




SELENGKAPNYA (...)

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum
Kata Kunci : hari kerja, tenggang waktu upaya hukum
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/1

2309 — 2618
 * Mengenai tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan kasasi dan
   menyerahkan memori kasasi berdasarkan patokan pada hari kalender jika
   tenggang waktu jatuh pada hari libur dihitung pada hari kerja ...
   [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Eksekusi Putusan
Kata Kunci : barang sitaan perkara tipikor bukan milik terdakwa
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/16

1761 — 1380
 * Jika dalam perkara tindak pidana korupsi barang yang disita bukan atas nama
   terdakwa tetapi atas nama isteri atau anaknya maka untuk dapat mengambil atau
   mengeksekusi harta tersebut Jaksa Penuntut umum harus mengajukan gugatan ke
   Pengadilan .

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Putusan Provisi
Kata Kunci : putusan provisi; putusan insidentil;
RAKERNAS/2005/I/PERDATA

5562 — 0
 * Hukum Acara yang berlaku dalam gugatan provisionil tidak diatur dalam HIR,
   karena itu dalam praktek diambil sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam Rv
   yaitu Pasal 53 s/d 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 RVGugatan Provisiional
   adalah permintaan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum
Kata Kunci : PK diajukan oleh terdakwa meninggal
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/12

1802 — 2354
 * Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terdakwa yang Meninggal
   dunia sebelum permohonan Peninjauan Kembali diputus oleh Mahkamah Agung
   dikembalikan ke Pengadilan Negeri, oleh Panitera Mahkamah Agung untuk
   dilengkapi administrasinya ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Agama Pengajuan Gugatan
Kata Kunci : gugatan harta bersama, perkawinan di luar negeri
RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/21

1782 — 2584
 * Gugatan harta bersama setelah perceraian bagi Warga Negara Indonesia yang
   beragama Islam yang perkawinannya dilakukan di luar negeri dapat dilakukan
   sepanjang perkawinan tersebut telah didaftar di PPN Jakarta Pusat.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Teleconference
Kata Kunci : teleconference, pemeriksaan saksi
RAKERNAS/2005/PIDANA/2

1717 — 0
 * Keterangan saksi yang diperiksa melalui teleconference dapat diterima dan
   memiliki nilai pembuktian sama dengan keterangan saksi yang diperiksa di
   persidangan apabila tata cara pemeriksaannya sesuai dengan hukum acara yang
   berlaku

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Putusan
Kata Kunci : penjatuhan pidana oleh putusan PK tidak boleh melebihi putusan
sebelumnya
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/15

1712 — 2348
 * Putusan Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi pidana yang dijatuhkan dalam
   putusan pengadilan semula (vide pasal 266 (3) KUHAP.);

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum
Kata Kunci : perkara di-split harus diberi tanda
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/9

1618 — 1307
 * Untuk menghindarkan disparitas putusan perkara yang di-splits, pengadilan
   pengaju harus memberikan tanda khusus atau penjelasan baik disampul maupun di
   dalam pengantarnya.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pemeriksaan Saksi
Kata Kunci : tidak semua saksi perlu diperiksa
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/2

1755 — 1194
 * Dalam tindak pidana korupsi tidak harus semua saksi diperiksa kalau memang
   ternyata diantara saksi-saksi itu terdapat kesamaan keterangan, hakim yang
   memeriksa perkara tersebut dapat saja membatasi jumlah saksi yang diajukan.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum
Kata Kunci : PK pidana harus dihadiri oleh Terpidana
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/14

1671 — 1194
 * Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di
   persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh
   Penasihat hukum.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Perintah Terdakwa Ditahan
Kata Kunci : penahanan adalah diskresi hakim, putusan hakim tidak memerintahkan
penahanan tidak batal demi hukum
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/5

2509 — 2674
 * a. Tentang ketentuan pasal 197 huruf k KUHAP. tidak bersifat imperatif
   apabila terdakwanya sejak semula tidak ditahan maka amar putusan hakim pada
   tingkat pertama dan tingkat banding tidak diwajibkan mencantumkan dalam amar
   putusan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Eksekusi Putusan
Kata Kunci : menetapkan putusan MA non eksekutable
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/7

1850 — 1348
 * Bahwa hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menetapkan non
   eksekutable terhadap putusan putusan Mahkamah Agung RI. yang berkekuatan
   hukum tetap. Hakim yang menetapkan semacam itu dapat dikategorikan sebagai
   telah melakukan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Agama Pengajuan Gugatan
Kata Kunci : perkawinan di luar negeri tidak dicatatkan
RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/19

2076 — 1660
 * Jika suami atau istri mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang
   dilangsungkan di luar negeri yang tidak dicatatkan di KUA dalam tenggang
   waktu satu tahun, terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat
   diterima.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum
Kata Kunci : permohonan kasasi diajukan oleh terdakwa yang meninggal dunia
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/12

1727 — 1288
 * Permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa yang meninggal dunia sebelum
   perkaranya diputus mengacu pasal 77 KUHP., penuntutan dari Jaksa Penuntut
   Umum dinyatakan gugur;

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Hukum Eksekusi Parate Eksekusi
Kata Kunci : parate eksekusi
RAKERNAS/2007/PERDATA/I.2

1798 — 0
 * Ada dua pendapat terkait parate eksekusia. Pengadilan Negeri dapat melakukan
   pengosongan atas permohona pemenang lelang, sesuai dengan Pasal 200 (11)
   HIR/218 (2) RBgb. Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan pengosongan secara
   langsung, melainkan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Perintah Terdakwa Ditahan
Kata Kunci : putusan kasasi/pk tidak mencantumkan terdakwa ditahan tidak
mengakibatkan putusan batal demi hukum
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/6

1945 — 1237
 * Dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali apabila tidak mencantumkan atau
   menyatakan terdakwa ditahan atau tetap berada di dalam tahanan tidak
   mengakibatkan putusan batal demi hukum apa lagi dalam putusan Peninjauan
   Kembali, pemohonnya ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu
Kata Kunci : Sengketa TUN Pemilu
RAKERNAS/2012/TUN/1

2597 — 0
 * Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu1.Pasal-pasal yang terkait langsung dengan
   kewenangan mengadili sengketa TataUsaha Negara PEMILU, yaitu Pasal 268 ayat
   (1), dan ayat (2); Pasal 269 ayat (1), ayat (2), ayat(3), ayat (4), ayat (5),
   ayat (6), ayat ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum
Kata Kunci : PK pidana harus dihadiri oleh Terpidana
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/14

1793 — 2300
 * Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di
   persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh
   Penasihat hukum.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Izin Penyitaan
Kata Kunci : izin sita, izin penggeledahan perkara Tipikior
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/3

2113 — 1414
 * Izin penyitaan barang bukti , ijin penggeledahan, kewenangan perpanjangan
   penahanan (perkara Tipikor) sebelum pelimpahan berkas perkara adalah berlaku
   KUHAP. artinya kewenangan berada pada Ketua Pengadilan dimana terjadi
   peristiwa pidana ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Putusan Serta Merta
Kata Kunci : putusan serta merta
RAKERNAS/2012/PERDATA/1-10

5421 — 3809
 * 1. Bahwa yang dimaksud dengan putusan serta merta adalah putusan yang berisi
   amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat
   dilaksanakan lebih dahulu meskipunputusan belum berkekuatan hukum
   tetap,bahkan ... [Selengkapnya]




SELENGKAPNYA (...)

Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia

Mahkamah Agung RI:
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13.
Jakarta Pusat - DKI Jakarta
Indonesia 10110
Phone: (021) 384 3348
Phone: (021) 381 0350
Phone: (021) 345 7661
Email: info[at]mahkamahagung.go.id

DIREKTORI

 * Putusan
 * Peraturan Perundangan
 * Kompilasi Kaidah
 * Rumusan Kamar
 * Rumusan Rakernas
 * Restatement
 * Yurisprudensi

PUTUSAN TERBARU

PA PELAIHARI NOMOR 598/PDT.G/2023/PA.PLH

 * 13 Nov 2023

PA PELAIHARI NOMOR 598/PDT.G/2023/PA.PLH

 * 13 Nov 2023

PA KUNINGAN NOMOR 291/PDT.P/2023/PA.KNG

 * 10 Nov 2023


Dikelola oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
© 2023. Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual dilindungi Undang-Undang.
Halaman ini dibuka dalam waktu 0.0067 / 0.0376 detik. 2.17MB